Laut Indonesia terancam dipenuhi 'sampah' kapal-kapal tua, yang berdampak pada inefisiensi biaya operasional kapal.
Ancaman itu terjadi lantaran pemerintah menerbitkan Permendag 76 tahun 2019 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas), yang ditetapkan pada 14 Oktober 2019.
Dalam Permendag 76/2019, usia kapal impor ditambah menjadi maksimal 30 tahun dari sebelumnya hanya 15-20 tahun untuk jenis kapal tertentu.
Untuk itu, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto meminta aturan itu bisa dikaji ulang bahkan dicabut.
"Kami meminta agar PM 76 ini dicabut, khususnya yang mengatur usia maksimum kapal yang boleh diimpor yaitu 30 tahun. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup industri pelayaran, perkapalan dan penyeberangan," kata dia, Rabu (6/11/2019).
Hal senada disampaikan Ketua Umum Iperindo Eddy K Logam. Menurutnya, selain mengancam laut RI, kapal impor berusia maksimal 30 tahun juga bakal mengancam industri galangan kapal nasional. Menurutnya, ada puluhan ribu pekerja galangan kapal nasional yang terancam dengan terbitnya Permendag No 76 tersebut.
"Maka kami menilai, sebaiknya dikembalikan lagi kebijakan yang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh ketiga asosiasi," kata Eddy.
Dia menilai, kebijakan Permendag seharusnya sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang berencana menekan defisit neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri perkapalan nasional.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengatakan, kebijakan Permendag 76 ini akan mengakibatkan berlebihnya pasokan kapal, sehingga berdampak negatif pada kegiatan industri pelayaran dan penyeberangan nasional.
"Seharusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat sejalan dengan pemberdayaan industri maritim, di mana di dalamnya ada perkapalan, penyeberangan dan pelayaran," tegas dia.
Presiden Terpilih Diminta Lebih Perhatikan Sektor Maritim
Walau penetapan pemenang pada Pemilihan Presiden (Pilpres) baru akan diumumkan 22 Mei mendatang, namun berdasarkan hasil perhitungan cepat (quick count) Joko Widodo-Makruf Amin unggul atas Prabowo-Sandiaga Uno. Dengan hasil ini para pelaku transportasi laut berharap agar pemerintahan mendatang lebih perhatian lagi kepada sektor martim.
Diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto bahwa pertama-tama, pihaknya mengucapkan puji syukur kepada Allah swt, bahwa sejauh ini bangsa Indonesia selalu dilindungi dan berhasil menyelenggarakan Pemilu secara damai dan tertib walaupun pada awalnya suhu sempat memanas. Walaupun perhitungan suara masih berjalan terus, namun saya mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam mengemban amanah seluruh rakyat Indonesia.
"Khusus mengatasnamakan masyarakat maritim, kami berharap agar perhatian terhadap maritim Indonesia agar lebih dalam lagi," kata wanita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Perhubungan ini, Minggu (21/4/2019).
Diakui juga oleh Carmelita bahwa memang pada periode 2014 - 2019 sudah diperhatikan dengan pembangunan infrastruktur maritim. Nah untuk periode 2019 - 2024, pihaknya harapkan khususnya industri pelayaran nasional agar diperhatikan dengan baik.
Perlu diingat, katanya, sebagai negara kepulauan, Pelayaran nasional adalah lokomotif logistik nasional dan moda transportasi nasional massal yang terefficient untuk komoditas. Jangan sampai lokomotif mengalami gangguan yang bisa merusak mata rantai logistik.
"Sejumlah program terkait pelayaran, yang telah berdampak positif tentunya harus dilanjutkan sekaligus menyelesaikan sejumlah hambatan yang masih dialami pelayaran nasional. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi potensi sektor kemaritiman nasional dari sektor pelayaran nasional," katanya.
Menurut Carmelita pemberdayaan pelayaran nasional dibutuhkan mengingat tumbuh atau lesunya pelayaran akan berdampak bagi 18 cluster bisnis lainnya, misalnya logistik, galangan kapal, asuransi, dan pendidikan sdm maritim. Sekali lagi selamat pada presiden dan wakil presiden terpilih.
