Senin, 11 Mei 2020

Obama soal Trump Tangani Corona hingga Perlakuan ABK WNI

Sejumlah peristiwa mengisi kilas internasional, Senin (11/5). Mulai dari mantan Presiden Barack Obama yang mengatakan penanganan virus corona oleh Donald Trump sebagai bencana hingga Menlu Retno Marsudi yang mengutuk perlakuan terhadap ABK WNI di kapal China.

1. Obama Anggap Penanganan Corona ala Trump sebagai Bencana

Mantan Presiden AS Barack Obama menyebut penanganan Virus Corona oleh Presiden Donald Trump sebagai "bencana dengan kekacauan yang mutlak". Hal itu, katanya, terjadi karena pola pikir picik di pemerintahan saat ini.

Dikutip dari AFP, dalam bocoran panggilan internetnya dengan mantan anggota pemerintahannya, pada Jumat (8/5) malam, Obama mengatakan pola pikir itu sudah menguasai pemerintahan Trump.

"Apa yang kita lawan dalam jangka panjang ini ialah sikap egois, kesukuan, terpecah belah, dan melihat orang lain sebagai musuh. Hal itu sudah menjadi dorongan yang lebih kuat dalam kehidupan Amerika," Obama mengatakan kepada mantan stafnya.

"Itu adalah bagian dari alasan mengapa respons terhadap krisis global ini (Covid-19) begitu lemah dan tidak teratur," imbuhnya.

"Itu akan menjadi buruk bahkan dengan pemerintahan yang terbaik sekalipun. Ini telah menjadi bencana yang sangat kacau ketika pola pikir itu, yakni 'apa untungnya bagi saya' dan 'apa peduli dengan orang lain', diterapkan oleh pemerintah kita," ujar Obama.

2. Korsel dan Jerman Jadi Contoh Sukses Atasi Pandemi Corona

Sejumlah kalangan menilai Korea Selatan dan Jerman patut dijadikan contoh berhasil menekan pandemi Virus Corona SARS-Cov-2 (Covid-19), meski kedua negara itu memiliki pendekatan berbeda.

Pada Februari lalu, Korsel dinobatkan sebagai negara yang memiliki jumlah orang terjangkit Covid-19 terbesar setelah China.

Berkat sejumlah upaya seperti uji tes Covid-19 secara massal dan pelacakan kontak secara agresif dengan menggunakan teknologi mutakhir, Korsel pun dapat menekan angka kematian sampai 256 orang, menurut data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korsel.

Pemerintah Korsel pada 6 Mei mengizinkan normalisasi fasilitas publik dan sejumlah perusahaan setelah sebelumnya melonggarkan aturan jaga jarak sosial, yang pertama kali diberlakukan pada 22 Maret 2020.

3. Menlu Kutuk Perlakuan Tak Manusiawi ke ABK WNI di Kapal China

 Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan Pemerintah Indonesia mengutuk perlakuan tak manusiawi kepada Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilakukan oleh perusahaan pencari ikan asal China.

Menlu menegaskan perlakuan yang didapat ABK WNI melanggar hak-hak asasi manusia. ABK WNI disebutkan tidak diberi makanan layak, bekerja dalam jangka waktu yang tidak wajar, dan pembayaran gaji yang tidak sesuai kontrak.

"Kita mengutuk perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ABK kita selama bekerja di kapal-kapal milik perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)," kata Retno dalam konferensi virtual, Minggu (10/5).

Retno juga menyatakan pemerintah berkomitmen sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Pemerintah Indonesia akan terus meminta otoritas China untuk bekerja sama dengan otoritas Indonesia menyelesaikan masalah eksploitasi tersebut.

PM Inggris Longgarkan Lockdown Secara Bertahap Mulai 1 Juni

 Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengumumkan perpanjangan karantina wilayah atau lockdown hingga setidaknya 1 Juni. Setalah itu, ia berencana memulai pembukaan kegiatan secara bertahap yang dimulai dari sekolah.

"Bukan waktunya untuk mengakhiri lockdown pekan ini," kata dia, dikutip dari AFP, dalam pidatonya di televisi, Minggu (10/5) waktu setempat.

Diketahui, Inggris sudah menerapkan lockdown secara nasional selama hampir tujuh pekan. Sementara, kasus kematian akibat Virus Corona di Inggris mencapai lebih dari 31.800 jiwa, yang merupakan jumlah korban terbanyak di Eropa dan kedua setelah Amerika Serikat d tingkat global.

Meskipun Inggris disebut sudah melewati puncak pandemi Corona, Johnson, yang sempat menghabiskan sepekan perawatan di rumah sakit kara terinfeksi Virus Corona, menyebut "gila" jika menyia-nyiakan pengorbanan masyarakat selama masa lockdown.

Dirinya berencana membuka karantina wilayah secara bertahap dan hati-hati. Tujuannya, menurunkan Tingkat Peringatan Covid-19, yang serupa dengan tingkatan ancaman keamanan, dengan level lima menjadi fase yang tertinggi.

Saat ini, kata Johnson, Inggris berada di level empat. Ia menyatakan "langkah-langkah yang hati-hati" diperlukan untuk turun ke level tiga, terutama ketika tingkat penularan bervariasi di seluruh wilayah.

Dia merinci tahap pertama pihaknya tetap akan meminta warga untuk bekerja jika tak bisa bekerja dari rumah. Padahal, sikap sebelumnya adalah sebisa mungkin kerja dari rumah.

"Kita sekarang perlu menekankan bahwa siapa pun yang tidak dapat bekerja dari rumah, misalnya mereka yang bekerja dalam konstruksi atau manufaktur, harus didorong secara aktif untuk pergi bekerja," ucapnya.

Selain itu, ada beberapa pelonggaran pembatasan mulai Rabu (13/5), yang memungkinkan orang berolahraga sepuasnya, berjemur, tetapi hanya di lingkungannya.

"Pada tahap kedua, paling awal pada 1 Juni, setelah setengah semester, kami percaya kami mungkin berada dalam posisi untuk memulai pembukaan kembali pertokoan secara bertahap dan mengizinkan para siswa SD bersekolah, secara bertahap," tuturnya.

"Dimulai dengan sekolah tingkat reception (usia 4 hingga 5 tahun), siswa tingkat tahun pertama (5 hingga 6 tahun), dan siswa tingkat tahun keenam (10-11 tahun)," tambahnya.

Tahap ketiga, lanjutnya, akan dilaksanakan paling awal pada Juli. "Kami berharap membuka kembali setidaknya beberapa industri perhotelan dan tempat-tempat umum lainnya, asalkan mereka aman dan menegakkan jarak sosial," kata dia.

Johnson mengindikasikan kebijakan pembatasan dapat diterapkan kembali, termasuk secara lokal, jika ada lonjakan kasus.

"Kami telah melalui puncak awal [kurva Corona], tetapi turun gunung seringkali lebih berbahaya [daripada naik gunung]," ia menganalogikan.

Johnson juga tetap memperingatkan soal karantina ketat terhadap penumpang pesawat yang bepergian ke Inggris. Namun demikian, hal itu tak berlaku bagi pendatang dari Prancis dan sebaliknya.

berdasarkan keterangan dari Istana Kepresidenan Prancis, Elysee, PM Johnson dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat lewat pembicaraan telpon untuk tidak menerapkan langkah-langkah karantina bagi para pendatang di Inggris dari Prancis.

"Tidak ada tindakan karantina yang berlaku bagi pendatang dari Perancis pada tahap ini. Tindakan apa pun dari satu pihak atau pihak lainnya akan dilakukan secara terkoordinasi dan timbal balik," kata pernyataan itu.