Video cekcok mulut antara Wakil Ketua FPI Aceh Abi Wahidin (Tgk Wahid) dengan Dandim 0101/BS Kolonel Abdul Razak Rangkuti viral di media sosial. Pihak Kodim pun memberi penjelasan terkait video tersebut.
Dalam video yang beredar, cekcok tersebut terjadi di selasar Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, Aceh pada Kamis (31/12/2020). Saat itu, sedang digelar zikir dan doa bersama dengan tema 'Doa Bersama dari Serambi Makkah untuk Indonesia'.
Komandan Unit Kodim 0101/BS, Kapten Sumastono, mengatakan, pada saat kegiatan berlangsung, Dandim meminta jemaah zikir menerapkan protokol kesehatan pencegahan virus Corona. Namun sebagian jemaah termasuk Wakil Ketua FPI disebut menolak imbauan tersebut.
"Mereka pertama tidak ada izin untuk kegiatan itu, yang kedua Dandim itu kan sudah dua bulan lalu melakukan Prokes di Masjid Baiturrahman sesuai petunjuk dari pimpinan," kata Sumastono saat dikonfirmasi, Minggu (3/1/2021).
Selain menolak prokes, kata Sumastono, Tgk Wahid juga disebut mendoakan pemerintah, presiden hingga TNI-Polri hancur. Hal itu membuat Dandim sedikit tersinggung sehingga menanyakan maksud doa tersebut.
Insiden cekcok itu tidak berlangsung lama karena dilerai sejumlah jemaah lain. Menurut Sumastono, Wahid beserta beberapa jemaah menolak penerapan protokol kesehatan.
"Jemaah lain tetap melanjutkan zikir di dalam masjid. Teungku Wahid ini bersikeras dengan pendapatnya akhirnya menunggu di luar," jelas Sumastono.
Sumastono membantah pihaknya membubarkan zikir. Dia menyebut Dandim hanya menegur karena ada jemaah yang tidak menerapkan prokes.
"Nggak benar (ada pembubaran). Yang beredar banyak diplesetkan orang sehingga kita juga merasa dirugikan. Pak Dandim itu menegur masalah prokes," ujarnya.
https://indomovie28.net/movies/diamonds-of-kilimandjaro/
Ulama Aceh Harap Pelarangan FPI Tak Picu Kebencian Antarwarga
Pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menilai pelarangan itu merupakan kewenangan pemerintah.
"Terkait dengan isu yang baru terjadi tentang pembubaran FPI, tentunya organisasi itu kan yang memahami seluk-beluk segala sesuatu adalah kan pemerintah. Jadi ini kebijakan pemerintah," kata Wakil Ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali saat ditemui di Kodam Iskandar Muda, Rabu (30/12/2020).
Faisal berharap pemerintah mengambil kebijakan secara adil serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dia meminta tak ada kebencian antarwarga setelah FPI dilarang.
"Jadi jangan sampai bahwa ada kebencian di antara kita ini, di antara sesama umat, sesama warga bangsa ini, tetapi betul-betul karena penegakan hukum karena pelanggaran hukum itulah yang menjadi landasan, mungkin bagi segala sesuatu yang harus dilakukan pemerintah," jelas Faisal.
Faisal menilai keberadaan FPI di Aceh selama ini sama seperti ormas lain. FPI, katanya, tidak pernah melakukan aksi-aksi yang ditakutkan.
"Kalau untuk konteks di Aceh, saya rasa apa pun, siapa pun, ormasnya biasa saja. Tidak ada hal-hal yang bertentangan karena masyarakat penuh ukhuwah, sangat toleran, masyarakat Aceh sangat bisa memahami satu dan yang lainnya," ujar Faisal.
"Keberadaan teman-teman FPI di Aceh sama seperti ormas yang lain, tidak ada aksi yang dilakukan mereka yang kira-kira perlu ditakutkan oleh siapa pun," sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah resmi melarang semua kegiatan FPI. Pemerintah mengatakan FPI kini tidak memiliki legal standing sebagai ormas.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menteri Polhukam Mahfud Md dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/12).
https://indomovie28.net/movies/i-hope-they-serve-beer-in-hell/
