Jumat, 06 Desember 2019

Kemenhub Tindaklanjuti Pelanggaran Garuda Bawa Harley & Brompton Ilegal

Penerbangan GA 9721 Rute Toulouse - Jakarta Registrasi pesawat PK-GHE tipe Airbus 330-900 Neo Nomor Seri 1947 diduga melakukan pelanggaran perundang-undangan di bidang penerbangan. Penerbangan tersebut membawa Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diduga ilegal.

Dugaan pelanggaran tersebut pun langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti , telah menginstruksikan untuk melakukan pendalaman atas informasi tersebut kepada Inspektur Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I guna mendapatkan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia.

"Penerbangan ferry flight (dalam dan luar negeri), wajib memiliki persetujuan terbang (Flight Approval/FA) serta tidak diperbolehkan untuk membawa kargo dan penumpang dengan tujuan komersial," tegas Polana dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2019).

Namun, lanjutnya, apabila terdapat kargo dan penumpang yang harus diangkut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan guna mendukung operasional penerbangan ferry flight tersebut.

"Sebagai contoh, awak pesawat tambahan/extra crew, teknisi pesawat udara, inspektur penerbangan, komponen pesawat udara, dan tools and equipments," jelasnya.

Berdasarkan hasil pendalaman tersebut, apabila PT Garuda Indonesia terbukti melakukan pelanggaran, Polana menegaskan akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan.

"Kepada seluruh operator penerbangan ditegaskan untuk berkomitmen terhadap pemenuhan peraturan perundang-undangan agar tercipta penerbangan selamat, aman dan nyaman", tutupnya.

Sri Mulyani: Harga Harley Davidson di Pesawat Garuda Rp 800 Juta

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan Harga barang bukti Harley Davidson dan sepeda Brompton yang diduga ilegal. Dua barang ini diangkut menggunakan pesawat baru Garuda Indonesia.

Dikatakan Sri Mulyani, berdasarkan temuan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, ada 18 box berwarna coklat ditemukan di lambung pesawat baru Airbus A300-900.

"Petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan pada lambung pesawat bagasi penumpang di sana ditemukan beberapa koper bagasi penumpang dan 18 box warna cokelat keseluruhannya memiliki claim tag sebagai bagasi penumpang," ujar Sri Mulyani di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Dikatakan Sri Mulyani, motor Harley Davidson tersebut harganya Rp 800 juta per unit. Sementara harga sepeda Brompton disebutkannya Rp 50-60 juta.

"Perkiraan motor Harley sampai dengan Rp 800 juta per unit. Nilai sepeda 50-60 juta per unit ada yang bilang lebih," ujarnya.

Dirut Garuda Absen Rapat, Anggota DPR: Nggak Ngurus Harley Kan?

Sebelum rapat dimulai, pimpinan rapat Marwan Dasopang dari fraksi PKB menyebutkan bahwa Dirut Pertamina dan Garuda Indonesia menyampaikan surat kuasa kepada direksinya karena tidak hadir. Dia bertanya kepada anggota komisi yang lain, apakah rapat dilanjutkan tanpa kedua Dirut.

"Jadi ini ada dua surat kuasa dari Garuda dan Pertamina Dirutnya tidak hadir. Silakan anggota Panja menilai dahulu apakah surat kuasa ini memenuhi kriteria," ucap Marwan, yang juga Wakil Ketua Komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Salah satu anggota komisi VIII lainnya dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan Ihsan Yunus menjawab pertanyaan pimpinan rapat. Dia menyebut, kalau di Komisi VI apabila ada Dirut BUMN tidak datang maka rapat akan batal.

"Saya sebelumnya tuh di Komisi VI, kalau di Komisi VI ada Dirutnya nggak hadir, pasti batal nih, kalau di sana ya. Tapi nggak tau kalau di sini. Kita serahkan ke floor, tapi tetap saya pertanyakan kembali wabilkhusus Garuda ini," ungkap Ihsan.

Dia menyebut kalau rapat mau diteruskan tanpa Dirut yang diundang, khususnya Dirut Garuda, maka PT Garuda Indonesia harus mendapatkan catatan tidak komitmen dengan Komisi VIII.

"Artinya ini catatan Pak Ari (Dirut Garuda) tidak datang, dan dia tidak berkomitmen sama Komisi VIII, tolong dicatat," sebut Ihsan.

Ihsan kemudian bertanya kepada perwakilan Garuda Indonesia yang hadir. Apa alasan Dirutnya tidak hadir, dia berkelakar jangan-jangan Dirut Garuda sedang mengurus kasus motor Harley dan sepeda Brompton ilegal.

"Tapi ini Pak Dirut nggak datang kenapa? Nggak ngurus Harley kan?" tanya Ihsan.

Nasib Operasional Garuda Pasca Dirut Terciduk Selundupkan Harley

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara. Erick menyebut bahwa Harley Davidson adalah milik AA.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memerintahkan Dirjen Perhubungan Udara (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, mengingat sektor penerbangan berkaitan dengan Kemenhub.

"Kami akan tugaskan Dirjen Udara untuk berkoordinasi tentang bagaimana manajemen pengoperasian Garuda di hari mendatang," kita dia di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Jika Dirut Garuda Indonesia mengundurkan diri sebelum dilaksanakan proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menurut Budi sesegera mungkin perlu ditunjuk Plt untuk kepentingan operasional. Itu menjadi wewenang Menteri BUMN.

Tapi dia menilai bahwa jika Ari Askhara mengundurkan diri sekalipun, direksi yang lain bisa memastikan operasional tetap berjalan lancar, sambil menunggu pengganti dirut.

"Saya pikir tidak (ganggu operasional), itu kan suatu organisasi yang besar sekali. Pasti Pak Erick juga menunjuk Plt-nya siapa, dan saya lihat bahwa direksi Garuda yang sekarang ini selain dirut memiliki kapasitas yang baik ya," terangnya.

"Saya pikir organisasi Garuda itu sangat mature ya. Jadi tidak tergantung seorang Presdir. Dengan penunjukan Plt mestinya bisa," tambahnya.

Pernyataan Lengkap Erick Thohir Copot Dirut Garuda

Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir mencopot Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Pencopotan ini terkait dengan dugaan penyelundupan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat Garuda Indonesia.

Direktur Utama Garuda Indonesia saat ini ialah I Gustri Ngurah Askhara Danadiputra atau bisa disapa Ari Askhara.

Pernyataan Erick mencopot bos Garuda itu disampaikan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, sore ini (5/12/2019). Berikut keterangan lengkap Erick:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Bea Cukai dan timnya dan terima kasih juga Ibu Menkeu langsung menindaklanjuti secara langsung. Ini cepat sekali prosesnya. Saya terimakasih seluruh Komisi XI.

Tentu kami dalam menjalankan tugas sebagai Kementerian BUMN hal-hal yang sangat sensitif seperti ini harus dijalankan secara prosedural apalagi sudah menyangkut good corporate governance dilanggar. Alhamdulillah dewan komisaris mengirimkan surat kepada saya dan terpenting komite audit juga sudah mengirimkan surat kepada saya. Yang mohon maaf saya tidak ada maksud membisikkan secara individu, tapi ini hal yang sangat penting di Kementerian BUMN dan sudah menjadi kesepakatan Ibu Menkeu bagaimana faktor integritas dan good corporate harus kita tingkatkan dan harus kita laksanakan sebaik-baiknya.

Dari laporan yang kita dapat, bahwa dari komite audit bahwa di sini disebutkan mempunyai kesaksian tambahan siang ini bahwa motor Harley Davidson diduga saudara AA.

Detail informasi sebagai berikut. Saudara AA memberikan instruksi untuk mencari motor klasik Harley Davidson, tipe Shovelhead tahun 2018. Lalu motor tahun 1970-an motor klasik, lalu pembelian dilakukan bulan April 2019. Proses transfer dari Jakarta ke rekening pribadi finance manager dari Amsterdam. Saudara IJ membantu mengurus proses pengiriman dan lain-lain tapi akhirnya seperti hari ini. Ini yang sungguh menyedihkan ini proses secara menyeluruh dalam BUMN, bukan individu, menyeluruh.

Ini yang tentu pasti ibu sangat sedih dan saya sangat sedih ketika kita ingin mengangkat citra BUMN, membangun kinerja BUMN tapi kalau oknum-oknum di dalamnya tidak siap ini yang terjadi.

Dengan itu saya sebagai Kementerian BUMN akan memberhentikan saudara Direktur Utama Garuda dan tentu proses dari pada ini karena perusahaan publik pasti ada prosedurnya lagi.

Tapi tidak sampai di situ saja kita akan terus melihat lagi oknum-oknum yang akan tersangkut kasus ini. Saya yakin Ibu Menkeu dan Dirjen Bea Cukai akan memproses secara tuntas apalagi ditulis kerugian negara. Jadi sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi pidana ini yang memberatkan.