Sabtu, 07 Desember 2019

Pakai Jersey Persija, Anies Gowes Keliling Monas Peringati Hari Kesehatan (2)

Pemprov DKI Jakarta menggelar peringatan Hari Kesehatan Nasional sekaligus Hari AIDS Sedunia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menghadiri acara itu.

Pantauan detikcom, sekitar 250 peserta fun bike telah berkumpul di halaman Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta sejak pukul 05.45 WIB. Mereka akan menggowes sepeda mengelilingi Monumen Nasional (Monas).

Para peserta fun bike ialah tenaga kesehatan se-DKI. Mereka serempak mengenakan kaos berwarna orange.

Anies tiba di Balai Kota pukul 06.15 WIB. Ia terlihat mengenakan kaos Persija Jakarta. Anies juga didampingi istrinya, Fery Farhati.

Begitu tiba, belasan orang berswafoto dengan Anies. Setelahnya, Anies membuka acara fun bike secara simbolis dengan mengayunkan bendera.

"Siap? Yuk tepuk tangan semua. 1... 2... 3...," ujar Anies.

Para peserta pun berangkat dengan rute keliling Monumen Nasional (Monas), yakni Jalan Medan Merdeka Selatan-Jalan Medan Merdeka Timur - Jalan Medan Merdeka Utara - Jalan Medan Merdeka Barat - Jalan Kebon Sirih - Jalan Medan Merdeka Selatan. Beberapa saat kemudian, Anies dan istrinya menyusul.

Pemprov DKI memperingati Hari Kesehatan Nasional dengan tema 'Generasi Sehat, Indonesia Unggul' dan Hari AIDS Sedunia dengan tema "Bersama Masyarakat Meraih Sukses'.

Selain fun bike, rangkaian acara lainya yakni pemecahan rekor MURI senam Tobelo massal oleh 1500 tenaga kesehatan serta launching sejumlah inovasi kesehatan.

Ketua Fraksi PDIP DKI Tantang Gubernur Anies Bersepeda Setiap Hari

Pemerintah Provinsi DKI sedang menggencarkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. 63 Km jalur sepeda ditargetkan kelar tahun ini. Namun Fraksi PDIP DPRD DKI pesimis dengan efektivitas jalur sepeda untuk mengurangi polusi dan macet, sembari menantang Gubernur Anies Baswedan untuk bersepeda setiap hari.

"Jakarta kan panas, beda dengan Belanda yang cuacanya dingin, bersepeda enak buat menghangatkan badan, menjadi sehat. Kalau Jakarta, tidak mungkin rasanya, saya sangat pesimis soal jalur sepeda," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (6/12/2019).

Gembong baru akan menjadi optimis bila Gubernur Anies Baswedan memberikan teladan kepada jajarannya dan warga Jakarta dengan cara bersepeda ke Balai Kota Jakarta setiap harinya.

"Tapi saya akan optimis kalau Pak Gubernur setiap hari naik sepeda. Dengan begitu orang akan berpikir bahwa akupun juga mau kalau Pak Gubernur naik sepeda," kata Gembong.

Anies kerap kali memang bersepeda. Namun demikian, Gembong tidak yakin dengan itu. "Itu kan cuma ecek-ecek naik sepedanya. Sekarang bukan eranya pencitraan, sekarang eranya mewujudkan janji politik supaya Jakarta menjadi lebih baik," kata Gembong.

Bagi dia, jalur sepeda adalah prioritas terakhir dalam pembangunan jalanan Jakarta. Yang paling penting adalah pembangunan transportasi massal yang terintegrasi. Yang kedua adalah pembangunan jalur pejalan kaki. Ketiga, barulah jalur sepeda.

"Kalau hari ini sudah bicara trotoar untuk pejalan kaki tapi angkutan umum belum tersedia dengan baik, yang mau jalan kaki siapa? Trotoarisasi berdampak penyempitan jalan, penyempitan jalan akan menimbulkan kemacetan," kritiknya.

Ketua F-PDIP Tantang Anies Bersepeda Setiap Hari, PKS: Sesuaikan Kondisi

 Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menantang Gubernur Anies Baswedan untuk bersepeda setiap hari. Namun Fraksi PKS DKI Jakarta menyebut tidak perlu setiap hari.

"Soal setiap hari pakai sepeda, kan sesuai dengan kondisinyalah," ucap Penasihat Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi saat dimintai konfirmasi, Jumat (6/12/2019).

PKS setuju dengan program pembangunan jalur sepeda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baginya, jalur sepeda memiliki banyak manfaat.

"Intinya jalur sepeda ini, kan. Jalur sepeda kita apresiasi karena memberikan ruang untuk yang gunakan sepeda. Juga mengurangi polusi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Diketahui, Pemprov DKI menargetkan 63 kilometer jalur sepeda kelar tahun ini. Namun Fraksi PDIP DPRD DKI pesimistis dengan efektivitas jalur sepeda untuk mengurangi polusi dan macet, sembari menantang Gubernur Anies Baswedan untuk bersepeda setiap hari.

"Jakarta kan panas, beda dengan Belanda, yang cuacanya dingin. Bersepeda enak buat menghangatkan badan, menjadi sehat. Kalau Jakarta, tidak mungkin rasanya. Saya sangat pesimistis soal jalur sepeda," kata Gembong Warsono kepada wartawan, Jumat (6/12).

Gembong baru akan menjadi optimistis bila Gubernur Anies Baswedan memberikan teladan kepada jajarannya dan warga Jakarta dengan cara bersepeda ke Balai Kota Jakarta setiap harinya.

"Tapi saya akan optimistis kalau Pak Gubernur setiap hari naik sepeda. Dengan begitu, orang akan berpikir bahwa aku pun juga mau kalau Pak Gubernur naik sepeda," kata Gembong.

Soal Pelibatan Polisi di Kasus Penyelundupan Harley, Ini Kata Bea-Cukai

Polda Metro Jaya diminta berkoordinasi dengan Ditjen Bea-Cukai terkait penanganan kasus penyelundupan komponen Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat baru Garuda Indonesia. Ditjen Bea-Cukai menyatakan kemungkinan tersebut tak tertutup.

"Untuk case ini, memang sampai saat ini masih kita masih tangani, oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan UU Kepabeanan. Namun tidak menutup kemungkinan juga, karena kita terus berkoordinasi," kata Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea-Cukai, Deni Surjantoro, saat dihubungi, Jumat (6/12/2019) malam.

"Dan juga dalam kerangka korwas itu memang tempatnya di teman kepolisian. Hal yang perlu dikoordinasi dengan kepolisian, akan kita koordinasikan. Tapi sampai saat ini masih mandiri," tambahnya.

Dia mengatakan Bea-Cukai terus berkomunikasi dengan penegak hukum seperti kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait penanganan kasus narkoba. Sebab, Bea-Cukai tidak punya kewenangan untuk menyidik kasus narkoba.

Namun, di luar narkoba, Bea-Cukai akan menangani kasus secara mandiri terlebih dahulu. Meski demikian, Deni mengatakan penanganan kasus oleh Bea-Cukai dilakukan hingga lanjut ke projustisia, termasuk menentukan tersangka dalam sebuah kasus pelanggaran kepabeanan.

"Pertama, kalau bicara kewenangan, misal narkoba, kita kan tidak punya kewenangan. Jadi kita limpahkan ke BNN dan kepolisian karena kita tidak berwenang menyidik. Untuk barang di luar narkoba, biasanya kita tangani dulu. Untuk bantuan dari aparat hukum lain, biasanya kita koordinasikan," ucap dia.