Buka-bukaan Prabowo Ungkap Strategi Cegah Maling Anggaran

 Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran. Khususnya dalam proyek-proyek pertahanan di Indonesia, apalagi pengadaan alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6/2021).

"Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini kondisi ini, sampai ujungnya kalau kontrak itu.... dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.

Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah dia berupaya untuk bernegosiasi langsung dengan para penyedia proyek pertahanan, misalnya proyek alutsista dia mengaku akan bernegosiasi langsung dengan produsennya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga dari proyek yang akan berjalan, sehingga dia tidak merasa kecolongan.

"Ya pasti ada, itu yang saya bilang tertibkan, kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo.

Prabowo berjanji tak akan meloloskan proyek-proyek pertahanan yang anggarannya di-mark-up alias dilebihkan secara gila-gilaan. Prabowo mengatakan dirinya tak mau dikutuk oleh generasi masa depan.

Dia berjanji dirinya akan berani menolak tanda tangan untuk usulan proyek yang anggarannya di-mark up.

Apa lagi strategi Prabowo Subianto selanjutnya? Buka halaman selanjutnya.

https://indomovie28.net/movies/g-i-joe-retaliation/

Corona Jateng Melonjak, Ini Pesan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 di Jawa Tengah hari Jumat (11/6/2021) lalu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan hasil pertemuan dengan Jokowi tersebut.

Pertemuan digelar di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah kemarin secara tertutup. Jokowi kemarin memang sengaja mengunjungi beberapa lokasi di Jawa Tengah dalam kunjungan kerjanya.

Kepada Jokowi, Ganjar memaparkan kondisi zona merah di Jateng yang sebelumnya 3 kemudian 8 dan sekarang meningkat menjadi 11 daerah. Maka Jokowi meminta seluruh daerah di Jateng mulai perhatikan kondisi masing-masing.

"Ketika saya paparkan (zona merah) mulai dari 3 naik ke 8 sekarang ke 11, beliau mewanti-wanti betul. Di warning betul seluruh kepala daerah, memperhatikan seluruh kondisi yang ada di wilayah masing-masing," kata Ganjar di rumah dinasnya, Jumat (12/6/2021) malam.

https://indomovie28.net/movies/dream-lover/

Viral Ojol Jadi Tersangka Usai Antar Kardus Isi Miras, Gibran Angkat Bicara

 Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut angkat bicara terkait driver ojek online (ojol) yang viral dijadikan tersangka Polresta Solo gara-gara mengantarkan kardus yang ternyata berisi miras. Gibran menyebut ojol itu dimintai keterangan sebagai saksi.

Menurutnya terkait dengan peristiwa seorang driver ojol yang kedapatan membawa paket berisi minuman beralkohol merupakan bagian dari komitmen dan konsistensi Polresta dalam rangka mewujudkan Solo menjadi kota yang layak huni, aman, nyaman, damai, sejuk dan sehat.

"Sebagai tindak lanjutnya, terhadap driver ojek online tersebut kemudian oleh tim petugas patroli Sparta dibawa ke Mako Polresta Surakarta untuk dilakukan pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut," ujar Gibran dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (13/6/2021).

Pemeriksaan akan dilakukan terhadap penjual minuman beralkohol tersebut maupun kapasitas driver ojol dalam peristiwa yang terjadi. Usai dimintai keterangan, driver ojol itu dipulangkan pada malam itu juga dari Polresta Solo. Driver ojol itu juga diberi surat tanda bukti penerimaan barang bukti.

"Dari hasil pendalaman dan penyelidikan yang dilakukan petugas, didapatkan fakta bahwa driver ojek online tersebut hanya dalam kapasitas sebagai jasa kurir pengantar pesanan pembelinya (kapasitas saksi dalam peristiwa tersebut)," lanjut Gibran.

Miras yang Diantar Ojol Disita Polisi

Barang bukti minuman beralkohol yang dibawa oleh driver ojek online tersebut telah disita oleh polisi. Gibran mengungkap sejumlah kerugian yang dialami oleh driver ojol akibat transaksi yang telah terjadi untuk pengantaran pesanan minuman beralkohol tersebut telah diganti oleh Polresta Solo.

"Sebagai bentuk dari rasa simpati dan empati dari Polresta Surakarta terhadap driver ojek online tersebut, maka Polresta Surakarta telah memberikan uang tali asih sebesar Rp 375.000 untuk mengganti kerugiannya akibat peristiwa tersebut," ucapnya.

Seperti diketahui, postingan kisah seorang driver ojol dijadikan tersangka karena mengantarkan pesanan yang ternyata berisi miras jenis anggur merah viral di media sosial. Postingan tersebut mendapatkan tanggapan masyarakat yang kebanyakan menyayangkan tindakan kepolisian yang menangkap sang driver dan langsung menjadikannya tersangka.

Menanggapi postingan itu, Waka Polresta Solo AKBP Denny Heryanto mengatakan pihak yang membawa miras seharusnya dimintai keterangan. Dia mengaku ragu jika driver ojol itu dijadikan tersangka.

"Prosedurnya barang siapa yang membawa miras harus dimintai keterangan. Miras ini masuknya tipiring kalau dibilang tersangka saya juga ragu," katanya kepada detikcom di Stadion UNS, Solo, hari ini

https://indomovie28.net/movies/magic-crystal/

Buka-bukaan Prabowo Ungkap Strategi Cegah Maling Anggaran

 Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran. Khususnya dalam proyek-proyek pertahanan di Indonesia, apalagi pengadaan alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu (13/6/2021).

"Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini kondisi ini, sampai ujungnya kalau kontrak itu.... dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.

Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah dia berupaya untuk bernegosiasi langsung dengan para penyedia proyek pertahanan, misalnya proyek alutsista dia mengaku akan bernegosiasi langsung dengan produsennya. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga dari proyek yang akan berjalan, sehingga dia tidak merasa kecolongan.

"Ya pasti ada, itu yang saya bilang tertibkan, kita mau minimalkan caranya bagaimana ya kita susun sebuah sistem, sistemnya seperti apa. Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan, saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo.

https://indomovie28.net/movies/bait-7/