Head of Software Apple, Craig Federighi, malah menyebut bahwa Apple tidak puas dengan banyaknya software berbahaya atau malware yang mengincar sistem operasi komputer Mac, yaitu MacOS. Kenapa dia malah mengakui hal itu?
Craig menyatakannya dalam pengadilan di mana Apple menghadapi gugatan hukum dari developer Epic Games. Dikatakannya bahwa Apple membiarkan user menginstall softare dari internet untuk Mac dan sering dieksploitasi penjahat siber, tidak seperti iOS yang perlindungannya lebih tinggi.
"Saat ini, level malware di Mac tidak bisa diterima dan jauh lebih buruk dibandingkan iOS," cetusnya, seperti dikutip detikINET dari CNBC.
Argumentasi bahwa level keamanan iPhone dan Mac berbeda itu penting karena Epic Games ingin agar Apple mengizinkan user menginstal toko aplikasi alternatif di iPhone, karena hal yang sama juga diizinkan untuk Mac.
Epic Games menyebut Apple sejatinya bisa dengan mudah menerapkan kebijakan instalasi di Mac dan mekanisme sekuritinya untuk diberlakukan pada iPhone. Akan tetapi Apple menyebut proses review ketat dan aturan di App Store adalah penting untuk menjaga user tetap aman.
Menurut Craig, basis pengguna Mac sekitar sepersepuluh dari pengguna iPhone. Pada Januari silam, Apple mengklaim jika ada 1 miliar pengguna iPhone aktif di seluruh dunia.
"Untuk iOS, kami ingin menciptakan sesuatu yang jauh lebih aman. Semua indikasi memperlihatkan bahwa kami berhasil melakukannya," klaimnya.
Menurutnya, Apple menemukan dan menghapus 130 jenis malware di Mac pada tahun silam yang menginfeksi ratusan ribu sistem. Dibandingkan dengan iPhone, hanya mereka temukan tiga jenis malware. Maka Apple bersikukuh bahwa kemauan Epic Games tidak bisa dilakukan demi keamanan iPhone.
https://kamumovie28.com/movies/guapa-rica-y-especial/
Kebocoran Data Lagi, DPR Segera Sahkan UU Pelindungan Data Pribadi!
Lagi-lagi, terjadi kebocoran data pribadi dan diiklankan di website Kotz. Kali ini, data pribadi yang bocor diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan. DPR pun didesak segera membahasnya dan mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi.
Hal ini diungkapkan Cecep Suryadi, Komisioner Komisi Informasi Pusat. Dia mengapresiasi respons cepat yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanggil BPJS Kesehatan untuk dilakukan investigasi, sekaligus diperlukan juga upaya untuk segera mengusut secara tuntas dugaan kebocoran dan penjualan data pribadi warga negara.
"Data pribadi merupakan data yang wajib dilindungi kerahasiannya. Oleh karena itu, siapapun baik badan publik maupun pihak swasta yang memiliki dan menyimpan data pribadi seseorang, wajib melindungi kerahasiannya," kata Cecep melalui keterangan tertulis.
Disebutkannya, hal itu dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Di era perkembangan teknologi yang semakin maju, dapat dikatakan saat ini memang terjadi darurat pelindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan jaminan hukum atas pelindungan data pribadi masih sangat lemah.
Selain itu, upaya serius dari DPR dan pemerintah dalam membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi masih belum selesai.
"Kejadian demi kejadian mengenai kebocoran data pribadi warga negara menjadi perhatian serius untuk mempercepat pembahasan dan mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi. Bisa dikatakan saat ini terjadi darurat pelindungan data pribadi di tengah derasnya perkembangan teknologi. Karenanya RUU Pelindungan Data Pribadi harus segera disahkan dan diundangkan demi menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia," tegas Cecep.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar