Pariwisata Sorong Papua Barat kini makin berkembang setelah diresmikannya Taman Wisata Manggrov Klawalu, Kamis (16/5/2019). Destinasi yang dibangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) itu diharapkan menjadi primadona baru di Sorong, apalagi taman wisata ini menjadi taman wisata mangrove pertama di tanah Papua.
"Taman Wisata Manggrov ini merupakan destinasi baru yang pertama kali ada di seluruh tanah Papua. Dimana destinasi ini dibangun dengan DAK Pariwisata Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 2.615.850.000," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/5/2019).
Dadang menambahkan bahwa pembangunan destinasi ini menjadi sangat penting. Pasalnya, Sorong merupakan entry point wisatawan ke Raja Ampat. Dengan itu, diharapkan wisatawan tidak hanya sekedar lewat, tetapi juga berkunjung ke Sorong. Imbasnya perkembangan perekonomian masyarakat dari pariwisata.
"Tentunya ini merupakan peluang bagi Sorong. Maka dari itu Kemenpar akan terus mendorong peningkatan destinasi di Sorong. Dengan itu, diharapkan pariwisata Sorong juga akan kecipratan rejeki dari wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat," ucap Dadang.
Soal pesona, Taman Wisata Manggrov Klawalu memang luar biasa. Berada di Jalan Malibela, Kelurahan Klawalu, Kota Sorong, destinasi ini menawarkan pesona hutan mangrove yang asri. Ada juga pelantaran kayu yang panjang membuat destinasi ini makin instagrameble. Fasilitasnya pun lengkap, mulai dari lahan parkir, toilet, dermaga, hingga gazebo siap memanjakan wisatawan.
"Taman Wisata Manggrov Klawalu ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Di satu sisi destinasi ini semakin memberikan pilihan yang tidak monoton bagi wisatawan. Tentunya juga untuk mendukung Sorong sebagai salah satu destinasi baru di Papua Barat," ujar Asdep Pengembangan Destinasi Regional III Harwan Ekon Cahyo Wirasto.
Bagi Wali Kota Sorong Lambert Jitmau, kehadiran taman wisata ini akan memperkuat posisi Sorong. Dengan diresmikannya destinasi ini akan semakin menarik wisatawan nusantara ke Sorong sehingga akan memberi pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Ia pun berjanji untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan fasilitas fisik yang belum lengkap.
Lambert pun telah memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk segera mengaspal jalan menuju ke lokasi taman wisata manggrove. Demikian pula Kepala Dinas Perhubungan diharapkan dapat secepatnya membangun dermaga untuk kapal-kapal wisata dari Raja Ampat. Dengan begitu, wisatawan dari Raja Ampat dapat lebih mudah berkunjung.
"MoU antara Pemerintah Kota Sorong dan pemilik hak ulayat terkait pembagian hasil dari retribusi masuk taman wisata juga harus segera selesai. Saya juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata RI melalui Deputi Destinasi Pariwisata untuk pembangunan destinasi wisata baru lainnya ke depan. Terima kasih Kemenpar yang telah membangun destinasi ini," paparnya.
Sementara itu, pemilik hak ulayat Yonas Malibela menyampaikan siap bekerja sama dengan Kemenpar dan Pemerintah Daerah Kota Sorong sehingga destinasi ini semakin berkembang.
"Saya selaku pemilik hak ulayat telah menghibahkan lahan seluas 5 hektar kepada Pemerintah Kota Sorong untuk membangun destinasi wisata karena akan memberikan manfaat bagi anak-cucu kami turun-temurun," ucapnya.
Sementara bagi Menteri Pariwisata Arief Yahya, pembangunan ini merupakan bukti aktifnya Kemenpar memoles destinasi yang ada. Walau pun dana yang dikucurkan terbatas, tetapi Kemenpar berusaha untuk mengakomodir semua.
Apalagi fenomena saat ini semua daerah berlomba untuk membangun pariwisata di daerah mereka masing-masing. Demam pariwisata sudah merasuk ke daerah di tingkat pemprov, pemkot, dan pemkab. Ini terlihat dari usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata tahun 2019. Bahkan usulan dari daerah naik 100 kali lipat dibandingkan dengan usulan tahun lalu.
Usulan daerah untuk DAK Pariwisata tahun 2019 sebanyak 487 daerah yang terdiri dari 27 provinsi dan 460 kabupaten/kota. Semua mengusulkan DAK Reguler dengan total nilai Rp 36,63 triliun. Selain itu, 61 daerah yang terdiri dari 9 provinsi dan 52 kabupaten/kota mengusulkan DAK Penugasan total senilai Rp 827,61 miliar.
"Untuk DAK Pariwisata kita cuma punya anggaran Rp 1,003 triliun. Makanya Kemenpar pun tak dapat mengakomodir semua. Kami utamakan yang utama, terutama yang CEO daerahnya memiliki komitmen membangun pariwisata," tutup Arief.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar