Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan penggunaan alat deteksi COVID-19 GeNose buatan anak bangsa di Stasiun KA Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (23/1). Pemerintah mendorong penggunaan alat deteksi COVID-19 GeNose di simpul-simpul transportasi umum seperti di Stasiun Kereta Api, Bandara, Pelabuhan dan Terminal.
Dalam kunjungannya, Luhut langsung mencoba alat deteksi GeNose dengan cara menghembuskan nafas ketiga ke dalam kantung yang telah disiapkan. Hasilnya, Luhut dinyatakan negatif COVID-19.
Pemerintah memberikan apresiasi kepada tim GeNose dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang sudah bekerja keras untuk menciptakan inovasi ini dan membantu pemerintah dalam melakukan upaya 4 T (Tracking, Tracing, Testing dan Treatment).
"Hari ini Pak Menko Luhut memberikan dukungan yang luar biasa dengan mencoba langsung. Kami akan mendorong penggunaan alat ini di simpul-simpul transportasi umum," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulis Kementerian Perhubungan, Sabtu (23/1/2021).
Luhut menambahkan alat GeNose ini telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia mengatakan, kelebihan dari alat ini diantaranya : bisa mendeteksi lebih cepat dan harga yang relatif lebih murah dengan akurasi di atas 90 persen.
Luhut menyarankan plastik yang digunakan pada alat ini dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang agar lebih ramah lingkungan.
"Ke depannya kita akan gunakan ini di semua area publik seperti di Hotel, Mall, di lingkungan masyarakat RT/RW. Alatnya hanya seharga Rp 62 juta dan harga per orangnya hanya dikenakan sekitar Rp 20 ribu. Jika pemakaian lebih banyak tentunya costnya akan semakin turun dan nantinya alat ini akan terus dikembangkan sehingga mempunya akurasi yang akan lebih tajam. Dan tentunya kita harus bangga karena ini buatan Indonesia," jelas Menko Luhut.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Kepala Produksi Konsorsium GeNose C19 Prof. Eko Fajar Prasetyo, serta Kepala Stasiun Pasar Senen Widhusukma Dananjaya.
https://cinemamovie28.com/movies/windows-on-monday/
Lelang Frekuensi 5G Disetop, Ini Penjelasan Menkominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatalkan lelang frekuensi 2,3 GHz walaupun proses lelang ini telah sampai pada pengumuman pemenangnya. Bagaimana tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate?
"Silahkan dikonfirmasi ke Panitia Lelang Ditjend SDPPI. Pada prinsipnya panitia lelang sangat memperhatikan akuntabilitas dan proses yang pruden atas lelang spektrum 2,3 GHz tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi agar terjaga dengan baik," sebut Menkominfo pada detikINET.
Lebih lanjut, ia menyatakan implementasi 5G tetap akan berjalan walau lelang frekuensi 2,3 GHz disetop. "Initial deployment 5G akan terus dijalankan di semua spektrum layer band baik lower ban, coverage band maupun super data layer band, tidak hanya tergantung pada 2,3 GHz spektrum. Pelelangan spektrum 2,3 GHz akan terus dilanjutkan oleh panitia lelang dan diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama," imbuh Menkominfo.
Pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz pada rentang 2360-2390 MHz adalah Telkomsel, Hutchinson 3 Indonesia (Tri) dan Smartfren. Mereka masing-masing mendapatkan satu blok. Salah satu tujuan lelang adalah mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima (5G).
"Dengan ini mengumumkan bahwa proses Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz pada Rentang 2.360 - 2.390 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, yang diumumkan pembukaannya pada tanggal 20 November 2020 melalui Siaran Pers Nomor 148/HM/KOMINFO/11/2020, dinyatakan dihentikan prosesnya," demikian bunyi siaran pers Kominfo, Sabtu (23/1/2021).
Kominfo menjelaskan penghentian proses seleksi tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian dan kecermatan guna menyelaraskan tiap bagian proses seleksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015.
Pada hari Jumat (22/01/2021), Tim Seleksi telah menyampaikan surat resmi terkait informasi penghentian proses seleksi pada perwakilan penyelenggara jaringan bergerak seluler yang sebelumnya telah diumumkan sebagai Peserta Seleksi yang lulus Evaluasi Administrasi melalui Siaran Pers Nomor 169/HM/KOMINFO/12/2020 tanggal 14 Desember 2020.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar