Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta DPRD DKI mempercepat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020. Anies berharap RAPBD 2020 rampung di akhir November 2019.
"Ya semoga kelengkapan dewan semoga bisa kita tuntas lalu pembahasan yang mendesak sebelum tanggal 30 November, RAPBD 2020 harus sudah selesai," ucap Anies kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Menurut Anies, batas akhir APBD 2020 merupakan ketentuan Kementerian Dalam Negeri. Jadi, mau tidak mau harus diselesaikan segera.
"Itu deadline dari Kementerian Dalam Negeri," ucap Anies.
Saat ini, kata Anies, pemprov sudah menyerahkan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Dia berharap anggaran bisa segera diselesaikan.
"Nah biasanya pembahasan sudah dimulai dari bulan Agustus, sekarang sudah Oktober kita berharap bisa sprint untuk bisa menyelesaikan," kata Anies.
Sebelumnya, keterlambatan pembahasan dikarenakan adanya perubahan anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024 dilakukan pada 26 Agustus 2019, sedangkan pelantikan pimpinan Dewan baru dilaksanakan hari ini.
Dianggap Tak Transparan Soal KUA PPAS 2020, Anies: Itu Penggiringan Opini
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tidak transparan karena belum mengunggah rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Baginya, hal itu adalah pengiringan opini yang tidak sehat.
"Itu sih membangun (opini) saja dibilang nggak transparan. Udahlah itu penggiringan opini yang nggak sehat, jadi sudahlah. Cukup ya (wawancara)," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Soal pengunggahan draf KUA-PPAS 2020, Anies menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah. "Pak Sekda yang tahu," kata Anies.
Anies hanya menyebut soal anggaran DKI di 2020 masih dalam proses pembahasan dengan DPRD. Namun ada beberapa program prioritas yang akan tetap berjalan.
"Sebenarnya bukan pembahasan dalam artian dari nol, tapi kita melakukan menyesuaikan agar program-program urutan prioritasnya diamankan. Yang program-program prioritas harus tetap bisa jalan sehingga apa pun kondisi perekonomian, kita tidak terganggu," ucap Anies.
Dokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran Ibu Kota dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
"Sepertinya Pemprov DKI mengalami kemunduran dalam membangun sistem pembangunan daerah maupun sistem pengelolaan keuangan daerah. Dulu pada pemerintahan sebelum Pak Anies, sistem itu sudah terbangun bahkan sampai ke APBD satuan 3 dalam bentuk e-Budgeting," kata Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto kepada wartawan, Selasa (8/10).
DPRD DKI Targetkan Penetapan APBD 2020 Selesai Akhir November
DPRD DKI Jakarta menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 akan segera ditetapkan. DPRD menargetkan penetapan anggaran akan selesai 30 November 2019.
"30 November selesai ketok palu," ujar wakil ketua sementara DPRD DKI Jakarta Syarif saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).
Syarif mengatakan, pembahasan APBD untuk tahun 2020 ini akan dilakukan pada akhir bulan ini. Menurutnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
"Mungkin (pembahasannya) akhir Oktober sudah bisa dimulai. Kan ketentuan PP-nya seperti itu," sebutnya.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menyusun draf anggaran APBD 2020. Dengan total anggaran yang diajukan, sebesar Rp 95,99 triliun.
Diketahui sebelumnya, dokumen cikal bakal anggaran DKI Jakarta belum diunggah di laman resmi APBD. Cikal bakal anggaran Jakarta yang dimaksud adalah Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) DKI Tahun 2020.
Seharusnya demi transparansi publik, data itu diunggah di apbd.jakarta.go.id yang merupakan situs web APBD elektronik Pemprov DKI. Rancangan anggaran di KUA PPAS 2020 jadi sorotan setelah diangkat oleh anggota DPRD DKI sendiri diantaranya terkait rehab rumah dinas gubernur hingga penambahan anggaran untuk TGUPP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar