Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta menemukan anggaran Dinas Pendidikan yang berada di lingkup Komisi E yang dinilai kurang tepat. Ada anggaran pembangunan Laboratorium Fisika dan Kimia untuk pembangunan unit baru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata 74.
"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium Kimia dan Fisika", kata anggota Komisi E DPRD DKI F-PDIP, Ima Mahdiah, kepada wartawan lewat keterangan persnya, Jumat (6/12/2019).
Mantan staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini sempat menanyakan hal tersebut saat rapat pembahasan RAPBD dengan Dinas Pendidikan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/12) kemarin. Ima mengatakan PDIP DKI Jakarta terus melakukan penyisiran anggaran pasca ditandatanganinya MoU KUA dan PPAS antara eksekutif dengan legislatif pekan lalu.
Menurut Irma, jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena yaitu pembuatan laboratorium untuk sains terapan. Setelah diselidiki, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.
"Fraksi PDI Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," ucap Ima.
Ima menjelaskan hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai Rp106.157.668.120,00 jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya.
Ima menangkap kesan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste, tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing kegiatan, dalam hal ini terkait dengan pembangunan sekolah baru.
Selain itu, masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya, diantaranya masalah rehabilitasi sekolah, masih ditemukan banyak anggaran renovasi sekolah nilainya sama dengan anggaran rehab ulang gedung sekolah, jelas ini harus dikaji ulang agar anggaran Dinas Pendidikan bisa menjadi jauh lebih berkualitas. Terkait dengan hal ini, Dinas Pendidikan sepakat untuk memperbaiki anggaran rehabilitasi sekolah dan akan menghilangkan anggaran pembangunan laboratorium Fisika dan Kimia tersebut.
PDIP Pantun 'Daripada Rangkai Kata', PKS Pamer Karya Anies di DKI
Fraksi PKS tidak sepakat dengan pantun dari PDIP yang meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan fokus bekerja daripada sibuk merangkai kata. Bagi PKS, Anies sudah memberi karya bagi Jakarta.
"Bagaimana membangun transportasi integrasi. Itu kerja beliau sebagai gubernur. Pedestrian, jalur sepeda. Jadi masyarakat familiar gunakan semua transportasi. Orang pejalan kaki dihormati betul. Bangun pedestrian yang nyaman di Jalan Thamrin, di Jalan Sudirman. Itu contoh kerja Pak Anies, jadi bukan hanya pandai merangkai kata, tapi juga membuktikan, membuat karya untuk Jakarta," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin, saat dihubungi, Selasa (4/12/2019).
Arifin membandingkan kerja Anies dengan gubernur sebelumnya, khususnya saat era Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang didukung oleh PDIP. Salah satu yang dibandingkan soal predikat WTP yang diraih DKI di masa Anies.
"Anies ini prestasi sudah banyak dalam mengelola Jakarta. Contohnya soal penggunaan anggaran, dua tahun berturut-turut BPK audit, dua tahun wajar tanpa pengecualian. Itu bukti beliau bekerja dengan baik. Zaman Jokowi, Ahok kan nggak ada," kata Arifin.
PKS sebenarnya tidak heran dengan kritikan-kritikan PDIP kepada Anies. Bagi PKS, PDIP bukan pendukung Anies sebagai gubernur sehingga akan terus mengkritik Anies.
"Wajar lah (PDIP mengkritik), kita hormati, kita memaklumi sebagai bagian dari demokrasi. Kita ingin, meski kita beda pandangan politik, beda dukungan kepada gubernur. Tapi menilai gubernur secara objektif, tidak apriori. Kita harap begitu," kata Arifin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar