Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) telah resmi mengangkat beberapa nama baru dalam jajaran direksi dan komisarisnya. Salah satu yang terpilih adalah Co-founder dan Presiden Bukalapak Muhammad Fajrin Rasyid.
Mulanya kabar itu masih menjadi isu. Sumber detikcom menyebutkan, Fajrin sudah diwawancarai oleh pihak Kementerian BUMN.
"Dia sudah diwawancara sih sama pejabat-pejabat Kementerian BUMN," katanya, Rabu lalu (17/6/2020).
Head of Corporate Communications Bukalapak Intan Wibisono mengatakan, Fajrin Rasyid saat ini masih menjabat sebagai Presiden Bukalapak. Intan belum berkomentar lebih jauh soal kabar tersebut.
"Yang kami bisa share adalah, hingga saat ini Pak Fajrin Rasyid masih menjadi Co-Founder & President Bukalapak ya," katanya kepada detikcom.
Namun pada saat RUPST kemarin hal itu tidak lagi sekedar isu. Telkom kini memiliki anak muda di kursi direksinya.
Sebagai direktur termuda di Telkom, dia berjanji akan lebih banyak mempelajari perusahaan terlebih dahulu.
Saat pertama kali dipamerkan di depan awak media, Fajrin ditanya apakah salah satu tugas dan fungsinya bisa menangani seluruh keluhan dari pengguna Indihome.
"Ya, ini saya pikir merupakan masukan yang baik bagi perusahaan. Tentu saya akan banyak berdiskusi dengan Direktur Consumer Service. Sebagai direktur yang baru harus banyak mempelajari perusahaan," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/6/2020).
Namun Fajrin mengaku masih harus banyak belajar terlebih dahulu, namun dirinya menjamin akan mendengar seluruh keluhan dari pelanggan Indihome.
Fajrin juga mendapatkan pesan khusus dari Menteri BUMN Erick Thohir. Erick mengatakan, Telkom harus melakukan perubahan pada strategi bisnis, terutama setelah pandemi COVID-19.
"Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, Telkom harus mengubah dan memperkuat strategi bisnisnya terutama di era pasca COVID-19 terutama dalam memperkuat bisnis Telkom," katanya kepada media, Jumat (19/6/2020).
Dia menilai, Fajrin merupakan sosok anak muda yang teruji. Ia dinilai sosok yang cocok untuk mengembangkan bisnis digital.
"Fajrin merupakan figur anak muda yang sudah teruji kiprah dan karyanya di bisnis digital. Dengan rekam jejak dan pengalaman meski masih berusia muda, Fajrin adalah figur yang tepat untuk memimpin pengembangan bisnis digital Telkom," ujarnya.
Erick mengatakan, tantangan ke depan akan semakin besar. Ia menekankan, bagi yang tidak memenuhi targetnya mesti siap dicopot.
"Dengan tantangan yang semakin besar, semua jajaran direksi Telkom yang baru memiliki KPI yang terukur. Saya sudah sampaikan pada mereka bahwa harus siap dicopot bila tidak memenuhi target-targetnya," ujarnya.
Bukan Cuma Bayar Pajak, Netflix Cs Harusnya Wajib Buka Kantor di RI
Investor startup yang juga merupakan pendiri perusahaan modal ventura Indies Capital dan AC Ventures, Pandu Patria Sjahrir mendukung rencana pemerintah yang akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia.
Menurutnya, dengan membayarkan pajak, maka keberadaan dari perusahaan tersebut di Indonesia menghasilkan nilai tambah tersendiri.
"Menurut saya itu nilai tambah yang pas. Hanya memang harus dilihat juga agar pemain-pemain digital buka full disini. Kita yang investasi ingin semua timnya disini. Termasuk knowledge center-nya. Jadi jangan hanya tim marketing. Dengan demikian, bayar pajaknya disini, nilai tambahnya juga disini. Jadi kami searah lah dengan pemerintah," ujar Pandu dalam keterangannya, Minggu (21/6/2020).
Penarikan pajak bagi perusahaan digital adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Terlebih defisit fiskal pada tahun ini diproyeksi akan melebar hingga 6,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) akibat kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
Pandu berharap, dengan ditariknya pajak dari perusahaan digital, hal tersebut dapat semakin membantu bisnis digital di Indonesia. Ia menilai proses yang berjalan mulai dari pemerintah mendengarkan masukan dari pengusaha hingga pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sudah berjalan dengan baik.
"Saya yakin pendapatan itu pasti akan bermanfaat untuk negara. Saya rasa negara juga sudah membuktikan bahwa sangat membantu bisnis digital untuk berkembang. Yang penting ke depan bagaimana kita bisa selalu berkomunikasi dengan pemerintah," terangnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Republik Indonesia akan menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen dari perusahaan digital yang beroperasi di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
https://indomovie28.net/robert-reborn/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar