Reshuffle alias perombakan dalam Kabinet Indonesia Maju membuat tiga kawan lama reuni. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan M Lutfi.
Para ekonom melihat latar belakang ketiganya bakal mempermudah komunikasi dan koordinasi.
"Jadi kalau melihat gebrakan di awal, salah satunya kan ketiganya kemudian saling ketemu untuk segera membangun koordinasi, saya lihat di instagram-nya. Nah, saya rasa untuk komunikasi hampir nggak ada hambatan, saya yakin, ketiganya sudah berkawan sangat lama, istilahnya chemistry-nya sudah dapat," kata Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto saat dihubungi detikcom, kemarin Jumat (25/12/2020).
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga berpendapat serupa. Apalagi menurutnya tiga kementerian tersebut strategis. Mereka bertiga juga memiliki pengalaman panjang, dan kemampuan bisnisnya tidak perlu diragukan lagi.
"Jadi, saya kira memang ini bisa memberi angin segar bagi kabinet. Kita nanti tinggal tunggu bagaimana ketiga menteri ini berkolaborasi, tentunya dalam konteks memulihkan ekonomi di tahun depan," tambahnya.
Terobosan apa yang dinantikan dari trio Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan M Lutfi? Eko Listiyanto menilai Sandi bisa membantu Erick membesarkan BUMN di sektor pariwisata. Sementara selama ini menurutnya yang menonjol hanya BUMN perbankan dan energi saja.
"Untuk ke depan kalau kita mau punya BUMN di sektor-sektor lain juga yang kuat kan dia juga harus mengait nih dengan sektor-sektor jasa, salah satunya pariwisata ini. Intinya nanti dalam perkembangannya akan sangat dilihat bagaimana sinerginya dengan pariwisata di Indonesia," kata dia.
Lalu, kolaborasi yang bisa dibangun Sandiaga Uno dan M Lutfi yaitu bagaimana agar nantinya wisatawan tidak hanya menikmati alam dan budaya Indonesia, tetapi juga mau berbelanja produk-produk khasnya.
"Nah, itu bisa distrategikan sehingga nanti harapan Pak Sandi bahwa memang dampak paling parah salah satunya sektor pariwisata dan UMKM yang berkaitan dengan pariwisata itu bisa segera dipulihkan," ujarnya.
Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa kedekatan Erick Thohir dan Sandiaga Uno bisa membuat BUMN lebih berperan aktif dalam mendukung pariwisata di dalam negeri.
"Tentu misalnya kalau kita berbicara konteks pariwisata misalnya, saya kira itu bisa didukung oleh BUMN," paparnya.
Lalu, Lutfi selaku menteri perdagangan bisa mendorong produk-produk ekonomi kreatif berjaya di pasar mancanegara. Apalagi Lutfi sudah pernah duduk di Kementerian Perdagangan dan menjadi duta besar.
"Pak Lutfi sendiri saya kira yang bisa dilakukan tentu bagaimana mendukung pembiayaan ekspor yang lebih baik, khususnya mungkin untuk produk-produk UMKM ekonomi kreatif, mencari pasar baru," tambahnya.
https://cinemamovie28.com/movies/casanova/
Klaim Lahan Telantar di Balik Polemik PTPN Vs Markaz Syariah HRS
Sengketa lahan antara BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Kabupaten Bogor, mengemuka. Pihak PTPN VIII pun sempat mengeluarkan somasi meminta lahan, yang kini telah berdiri Ponpes Markaz Syariah, dikembalikan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, PTPN VIII membeberkan penerbitan surat somasi tersebut.
"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh Okupan di Wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (24/12/2020).
Merespons hal itu, Habib Rizieq selaku pemimpin Ponpes Markaz Syariah buka suara. Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube FPI, FRONT TV, Rabu (23/12/2020), Habib Rizieq menegaskan lahan tersebut justru ditelantarkan PTPN VIII.
Habib Rizieq menjelaskan PTPN VIII memiliki hak guna usaha (HGU) tanah yang menjadi Ponpes Markaz Syariah. Namun menurutnya PTPN VIII menelantarkan lahan tersebut.
"Tanah ini, Saudara, sertifikat HGU-nya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita mungkiri. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat. Tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN. Catat itu baik-baik," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar