Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunda pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) stimulus darurat virus Corona (COVID-19). Bahkan, kabarnya Trump akan menggunakan hak vetonya untuk membatalkan RUU tersebut meski sudah disetujui Kongres.
Nasib warga AS yang terdampak Corona, terutama para pengangguran berada di ujung tanduk akibat tindakan Trump itu. RUU itu sendiri mencakup bantuan sebesar US$ 892 miliar atau sekitar Rp 12.755 triliun (kurs Rp 14.300) yang akan disalurkan dalam bentuk tunjangan pengangguran. RUU itu akan memperpanjang tunjangan pengangguran yang sebelumnya sudah ada, dan berakhir pada hari ini, Sabtu, 26 Desember 2020.
Tak hanya itu, RUU itu juga mencakup pendanaan darurat sebesar US$ 1,4 triliun atau sekitar Rp 20.020 triliun untuk lembaga federal AS beroperasi ke depannya. Jika RUU tersebut dibatalkan, maka banyak pegawai pemerintahan yang terancam kehilangan pekerjaan.
Penolakan Trump itu dikarenakan dirinya ingin stimulus yang diberikan ke masyarakat jauh lebih besar. Dilansir dari Reuters, ada 3 skenario yang bisa terjadi melihat keputusan akhir Trump nantinya.
Pertama, Trump mungkin saja menandatangani RUU tersebut jika Kongres sepakat untuk menaikkan jumlah stimulus. Selanjutnya, Trump berpotensi memotong anggaran besar-besaran dari program bantuan luar negeri dan pengeluaran lainnya yang selama ini dianggapnya boros.
Skenario kedua ialah jika Trump mengeluarkan hak vetonya untuk menolak RUU tersebut. Ada dua hal yang bisa terjadi dalam skenario ini, yakni Kongres bisa saja mengesampingkan hak veto Trump dan mengumpulkan 2/3 anggota Kongres dan Senat untuk secara otomatis mengesahkan RUU tersebut menjadi UU. Atau, Trump akan mempertahankan hak veto presiden, dan pada akhirnya RUU tersebut batal.
Skenario ketiga ialah jika Trump tidak melakukan apapun, baik itu mengesahkan dengan syarat stimulus naik, atau mengeluarkan hak veto. Maka, RUU tersebut hanya dibiarkan saja.
Lalu, bagaimana kelanjutannya?
Kongres saat ini, yakni Kongres ke-116 akan berakhir jabatannya pada 3 Januari mendatang, atau kurang dari 10 hari. Setelah itu, AS akan memiliki Kongres baru, yakni Kongres ke-117. Dan tak lama, pada 20 Januari mendatang juga akan ada pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.
Jika hal itu terjadi, maka RUU stimulus itu terancam batal secara otomatis, dan harus disusun ulang oleh Kongres ke-117. Pada akhirnya, warga AS tak akan memperoleh stimulus dalam waktu dekat.
Saat ini, AS sudah mencatatkan sekitar 14 juta pengangguran. Maka, tanpa adanya stimulus warga AS akan semakin menderita, terutama bagi yang menunggak iuran rumah tangganya.
Selain itu, jika RUU batal maka pemerintah AS kehabisan uang pada 28 Desember. Pasalnya, pemerintah tak lagi memiliki biaya operasional tanpa adanya pendanaan darurat dari RUU tersebut.
https://cinemamovie28.com/movies/when-night-is-falling/
Habib Rizieq Singgung Lahan PTPN Telantar, BPN: Kedua Pihak Harus Buktikan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut permasalahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) harus sama-sama dibuktikan.
Pembuktian yang dimaksud, kata juru bicara Kementerian ATR/BPN, M Taufiqulhadi adalah terkait status lahan negara tersebut benar-benar ditelantarkan atau tidak.
"Jika masalah penelantaran, maka itu domain pembuktian," kata Taufiq saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (26/12/2020).
Pihak PTPN telah melayangkan somasi lahan yang didirikan Ponpes Markaz Syariah dikembalikan. Sementara pihak FPI mengaku pendirian Ponpes pimpinan Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat karena status lahan tersebut ditelantarkan oleh PTPN VIII
Tidak ada komentar:
Posting Komentar