Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah membocorkan bahwa penggelaran jaringan 5G akan dilakukan pada tahun 2021. Sementara itu, pemerintah masih punya pekerjaan rumah dengan belum mengaliri 12.548 desa dan kelurahan yang belum teraliri akses internet 4G.
Bila dirinci dari 12.548 desa dan kelurahan, wilayah yang berada di Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sebanyak 9.113 desa dan kelurahan, sedangkan yang non-3T ada 3.435 desa dan kelurahan.
Beberapa waktu lalu dibahas penggelaran infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T akan dikerjakan oleh oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo. Sedangkan, wilayah non-3T dilakukan oleh operator seluler.
Adapun pertemuan pada Selasa (17/11) itu dilakukan bersama jajaran Kominfo dengan para petinggi operator seluler, seperti Hutchison 3 Indonesia (Tri), Indosat Ooredoo, Smartfren, Telkomsel, dan XL Axiata.
"Kami mendiskusikan bagaimana menyelesaikan penggelaran agar tersedianya sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan sebanyak 12.548 yang hingga saat ini masih dihadirkan sinyal 4G," ujar Menkominfo Johnny G Plate.
"Bakti akan menyelesaikan pembangunan di 9.113 desa dan kelurahan, mulai dari tahun 2020 ini 1.209 desa dan kelurahan, tahun 2021 sebanyak 4.200 desa dan kelurahan, dan tahun 2022 ada 3.704 desa dan kelurahan. Sehingga seluruhnya 9.113 desa dan kelurahan itu bisa selesai dibangun pada 2022 nanti atau menghadirkan sinyal 4G di wilayah 3T," tutur Johnny.
Di kesempatan yang sama, Menkominfo melanjutkan, para operator seluler yang telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di 3.435 desa dan kelurahan di non-3T.
"Dengan demikian, kita bersama-sama harapkan, Kominfo dan operator seluler bisa hadirkan sinyal 4G di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia pada tahun 2022 nanti," pungkas Menkominfo.
Satelit Satria-1
Persoalan konektivitas ini juga dicoba diatas dengan memanfaatkan Satelit Republik Indonesia (Satria). Hanya saja, kondisi pandemi COVID-19, membuat satelit pemerintah itu terlambat meluncur ke orbit.
https://indomovie28.net/movies/mothers-day/
Senin (23/11) Kementerian Kominfo resmi mengajukan perpanjangan waktu untuk meluncurkan satelit Satria paling lambat kuartal keempat 2023. Satelit itu nantinya akan dimanfaatkan untuk menyebarkan akses internet di berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah yang belum menikmati layanan internet.
Menkominfo Johnny G Plate mengatakan bahwa proses produksi dari satelit Satria 1 itu sedang berjalan. Adapun wahana tersebut dirancang oleh Thales Alenia Space yang kemudian diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX.
"Saya ingin menyampaikan update atau perkembangan terkait dengan penyediaan satelit Satria 1. Saat ini proses produksinya sedang berjalan, satelit Satria-1 masih berjalan dan normal," kata Menkominfo saat itu.
"Bahwa slot orbit 146 derajat Bujur Timur ini telah disetujui oleh ITU untuk digunakan Indonesia dalam hal ini PSN sebagai operator, yang mana jangka waktu penempatan satelitnya sampai dengan Maret 2023," ungkap dia.
Namun karena pandemi COVID-19, pengadaan satelit Satria 1 terlambat dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya, tepatnya pada pangadaan dan produksi satelit broadband tersebut. Kominfo telah meminta pengunduran jadwal peluncuran ke International Telecommunication Union (ITU).
"Ternyata COVID-19 juga berdampak kepada proses pengadaan dan produksi satelit Satria 1 yang sedianya direncanakan ditempatkan orbit pada bulan Maret 2023, kemudian mengalami pengunduran jadwal. Atas pengunduran jadwal ini Indonesia mengusulkan dan meminta perpanjangan waktu di orbit selama 14 bulan, yang diperkirakan dapat dilakukan kuartal keempat 2023," ungkapnya.
Melalui satelit Satria 1 ini, pemerintah berupaya untuk menyebarkan akses internet yang mana saat ini belum sepenuhnya masyarakat menikmati layanan menuju dunia maya itu. Dengan Satria yang berjenis High Throughput Satellite (HTS) ini memiliki kapasitas 150 Gbps.
Satelit pemerintah tersebut nantinya akan menghadirkan akses internet gratis ke 150 ribu titik layanan publik di berbagai penjuru Nusantara, terdiri dari 93.900 titik untuk pendidikan (SD, SMP, SMA, dan pesantren), 47.900 titik untuk pemerintahan (kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah), 4.900 titik layanan publik lainnya, dan 3.700 titik untuk kesehatan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar