Pandemi COVID-19 telah memberikan hantaman begitu besar kepada perekonomian Indonesia. Bahkan hantaman ini berpotensi membuat ekonomi RI pingsan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dunia usaha sudah mengalami tekanan yang dia ibaratkan seperti pingsan. Itu terlihat dari perbankan yang tidak berani menyalurkan kredit dan korporasi yang juga enggan mengajukan kredit di masa sulit ini.
"Kalau yang satu nggak berani mengambil kredit, yang satunya tidak berani memberi kredit maka ekonominya akan pingsan," ucapnya dalam acara Business, Finance & Accounting Conference yang digelar IAI, Selasa (8/12/2020).
Situasi sulit di masa pandemi bisa dilihat dari sektor keuangan terutama perbankan yang mengalami tekanan luar biasa. Hal itu tercermin dari hampir tidak adanya pertumbuhan penyaluran kredit.
"Selain mereka harus melakukan tadi PSAK 71, mereka lihat risiko kredit memang melonjak tinggi sekali. Maka kredit growth menurun, kredit growth sekarang ini hampir di level 0% atau bahkan negatif. Growth kredit yang sangat lemah tidak akan mungkin mendorong ekonomi kita dan ekonomi tidak mungkin hanya didorong dengan APBN sendiri," terangnya.
Dengan tidak adanya pertumbuhan kredit merupakan alarm tanda bahaya. Sebab artinya para korporasi tidak melalui bisnisnya. Sri Mulyani menyebutnya kondisi dunia usaha sedang pingsan.
"Maka situasi sekarang ini kita harus kembali atau berupaya bagaimana sektor-sektor keuangan dan korporasi kembali bisa melakukan bisnisnya. Secara hati-hati, namun harus mulai pulih, karena kalau terlalu lama dia pingsan ekonominya juga pingsan," terangnya.
Bagaimanapun caranya, dunia usaha baik korporasi maupun perbankan harus segera siuman. Jika tidak akan menjalar ke ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Artinya, lanjut Sri Mulyani, perbankan harus mulai menyalurkan kredit. Di sisi lain para korporasi juga harus mulai berani mengambil kredit.
Hal itu lah yang mendasari pemerintah bersama dengan OJK untuk memberikan relaksasi kredit. Pelaku usaha termasuk UMKM bisa tidak membayar utang pokoknya selama 6 bulan atau 9 bulan.
"Untuk usaha kecil bahkan bunganya dibayar disubsidi oleh pemerintah. Sehingga mereka tidak mengalami tekanan dari sisi pembayaran kreditnya. Untuk usaha kecil pun kita memberikan yang disebut jaminan pinjaman modal kerja," terangnya.
Di sisi perbankan, pemerintah juga terlindungi dengan jaminan pinjaman modal kerja itu. Sebab jika rasio kredit macet atau non performing loan (NPL) naik tidak mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
https://indomovie28.net/movies/captain-underpants-the-first-epic-movie/
Sri Mulyani Sebut Rasio Pajak Terus Turun, Kenapa Ya?
Rasio pajak Indonesia disebut terus mengalami penurunan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan sejumlah perbaikan dari sisi kebijakan maupun administrasi pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam 10 tahun terakhir rasio pajak mengalami penurunan karena komoditas yang terus menurun.
"Sebagian bisa dijelaskan seperti komoditas yang menurun sangat tajam sesudah guncangan global 2008-2009," kata dia dalam webinar Pandemi dan Keberlanjutan Reformasi pajak, Selasa (8/12/2020).
Dia mengungkapkan akibat rendahnya rasio pajak ini, Indonesia memiliki gap pajak yang cukup besar. Padahal banyak potensi pajak namun tidak masuk ke penerimaan.
"Indonesia punya tax gap besar, yang harusnya bisa dicollect tapi tidak bisa. Ini karena policy maupun administrasi yang perlu diperbaiki," jelas dia.
Menurutnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sudah banyak melakukan perubahan dari sisi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Misalnya dari formulir pajak yang disederhanakan, pembayaran pajak melalui sistem elektronik hingga kantor untuk wajib pajak besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar