Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan pejabat publik tak perlu panik ketika ada panggilan dari polisi. Dia mengatakan panggilan polisi itu memiliki dua kepentingan.
"Kalau seorang pejabat atau siapa pun, dipanggil oleh polisi itu, nggak usah panik. Karena dipanggil itu bermacam-macam, satu karena ingin diperiksa, atau dimintai keterangan," ujar Mahfud, di kantornya, Rabu (16/12/2020).
Dia lantas bercerita semasa masih menjabat Ketua MK kerap diminati keterangan oleh polisi. Pada saat itu Mahfud selalu hadir memberikan keterangan yang dibutuhkan aparat.
"Saya ini Ketua MK dulu berkali-kali dimintai keterangan. Ketika ada isu begini saya datang ke polisi, saya memberikan keterangan (ketika jadi ketua MK, red). Jadi jangan merasa kalau dipanggil...," paparnya.
"Dulu Pak Anies dipanggil, orang ribut, oh Anies yang dipidanakan. Di Jawa Barat ditanya, apa betul tanggal sekian ada ramai-ramai begitu, apakah Anda sudah memberi izin, kalau ndak memberi izin, bagaimana Anda, cuma gitu saja. Sehingga nanti dikonstruksi menjadi siapa yang salah," sambung Mahfud.
Mahfud meyakini baik Gubernur DKI Anies Baswedan maupun Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang pernah memenuhi panggilan polisi tak akan memiliki masalah hukum pidana. Untuk itu, Mahfud mengingatkan seandainya ada pihak yang mendapat panggilan polisi harus dipenuhi.
"Jadi saya, yakin seyakin-yakinnya nggak akan ada masalah hukum pidana terhadap Pak Anies, terhadap Pak Kamil, cuma dimintai keterangan aja, Anda saat itu ada di mana, Anda mendengar nggak, menurut informasi yang masuk berapa, apakah mereka minta izin. Sehingga kalau memang tidak ada kesengajaan untuk itu ndak ada tindak pidana itu. Tapi kalau dipanggil datang saja," tutur Mahfud.
"Saya juga nggak dipanggil saya minta diperiksa sering dulu sama ketua MK itu, ribut katanya di MK itu ada korupsi, saya datengin, saya minta diperiksa, minta ayo periksa saya. Kok dipanggil lalu merasa dipidanakan, nggak. Itu proses hukum biasa," kata Mahfud.
https://indomovie28.net/movies/rumah-kentang/
Mahfud Md Siap Tanggung Jawab soal Kerumunan HRS, Ini Reaksi Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons jawaban dari Menko Polhukam Mahfud Md yang siap bertanggung jawab atas kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS). Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil itu, pusat dan daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab.
"Siap Pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan," cuit Kang Emil dalam akun Twitter resminya @ridwankamil, Rabu (16/12) petang.
Sebelumnya, Kang Emil berbicara soal kekisruhan kerumunan setelah HRS pulang ke Indonesia. Menurut dia, Mahfud harus bertanggung jawab. Mahfud diketahui sempat menyampaikan keterangan terkait penjemputan HRS di Bandara Soetta. Saat itu Mahfud mengizinkan asalkan dilakukan dengan tertib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar