Saat ini mulai beredar iklan atau promo mengenai pre-order vaksin Corona untuk vaksinasi COVID-19 jalur mandiri alias berbayar yang beredar di media sosial. Iklan itu muncul dari beberapa fasilitas kesehatan.
Menyikapi hal tersebut, Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menjelaskan saat ini pemerintah masih menyelesaikan skema pelaksanaan vaksinasi COVID-19 baik untuk kebutuhan program bantuan pemerintah maupun kebutuhan mandiri.
Bio Farma belum melaksanakan sistem pelayanan pre-order vaksin Corona untuk vaksinasi COVID-19 jalur mandiri dalam bentuk apa pun, baik untuk keperluan fasilitas kesehatan maupun untuk perorangan.
"Saat ini, Bio Farma masih mengembangkan sistem yang akan digunakan untuk pemesanan pre-order vaksinasi COVID-19 khususnya untuk jalur mandiri," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
"Dan hingga saat ini, belum ada ketentuan maupun pengaturan teknis dari pemerintah terkait hal tersebut, dan yang terpenting adalah, pelaksanaan vaksinasinya sendiri, tetap menunggu izin penggunaan dari Badan POM," sambungnya.
Mengenai penyediaan layanan vaksinasi COVID-19, seperti rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya, dia memastikan masih dilakukan proses pendaftaran dan verifikasi, untuk jalur mandiri, melalui asosiasi-asosiasi resmi.
Memahami adanya inisiatif, dan kebutuhan untuk mempersiapkan dari awal masyarakat yang berminat vaksinasi, Bio Farma mengimbau para penyedia layanan kesehatan untuk menunggu
pengumuman resmi pemerintah, terkait petunjuk teknis pelaksanaan pemesanan pre-order vaksinasi COVID-19 jalur mandiri.
Demi mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang vaksin Corona, pihaknya mengimbau untuk menghubungi email resmi Bio Farma, mail@biofarma.co.id.
https://tendabiru21.net/movies/baywatch/
Gaji PNS Naik Tahun Depan, Sudah Sampai Mana Pembahasannya?
Rencananya gaji PNS naik tahun depan. Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) sedang menyusun skema gaji yang akan mengarah kepada kenaikan gaji pegawai negeri sipil.
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama BKN, Paryono mengatakan wewenang BKN adalah mengenai skema penggajian PNS. Sedangkan kenaikan gaji ranah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati.
"Sebenarnya kalau yang BKN lakukan itu untuk membahas skema penggajian yang berbeda dari yang sekarang, bukan kenaikan gaji," kata dia melalui pesan singkat kepada detikcom, Minggu (13/12/2020).
"Kalau kenaikan gaji, Kemenkeu yang tahu," lanjut Paryono.
Skema gaji, dijelaskannya masih dalam pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkumham, Setneg, dan pemda.
Dia menjelaskan bahwa diharapkan skema gaji ini akan mencapai kesepakatan pada tahun depan, dan akan berlaku setelah peraturannya diterbitkan.
"Target dan harapan semoga tahun depan bisa disepakati," tambahnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gaii PNS naik bisa terlaksana jika pengubahan sistem pangkat dan gaji PNS sudah selesai dilakukan. Gaji PNS naik disebabkan adanya pengalihan tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang langsung masuk ke gapok.
"Gaji pokok tentu akan naik karena komponen tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga masuk ke dalam gaji," kata Paryono saat dihubungi detikcom beberapa waktu lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar