Beredar pre order (PO) vaksinasi COVID-19 di media sosial beberapa rumah sakit. Jenis dan harga vaksin yang akan digunakan belum ditentukan.
Dalam keterangan yang beredar, ketersediaan vaksin COVID-19 melalui pre order disebutkan tersedia satu hingga dua bulan. Meski begitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga saat ini belum memberikan izin penggunaan darurat (EUA) vaksin Corona.
Juru bicara vaksinasi COVID-19 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Lucia Rizka Andalusia menekankan BPOM tak memiliki kewenangan terkait penyedia layanan vaksinasi. Namun, ia mewanti-wanti jika ada penyedia vaksin COVID-19 yang menggunakan merek tertentu tanpa izin EUA dari BPOM.
"PO vaksinasi tersebut adalah pemesanan layanan vaksinasi. Tidak menjadi kewenangan BPOM untuk mengatur pelayanan vaksinasi," jelas Lucia saat dihubungi detikcom Minggu (13/12/2020).
"Tetapi jika ada penawaran produk vaksin menggunakan merek tertentu dan itu belum mendapat izin penggunaan (EUA) maka BPOM akan melarang," tegasnya.
Pihak Bio Farma dan Kementerian Kesehatan pun menegaskan belum ada pendaftaran pre order vaksinasi COVID-19 dari pemerintah. Hingga saat ini, pembahasan skema vaksinasi COVID-19 masih terus berjalan.
Kepala BPOM Penny K Lukito beberapa waktu lalu menekankan bahwa izin penggunaan darurat (EUA) baru bisa keluar di Januari 2021. Keterlambatan izin EUA dari yang semula direncanakan keluar Desember, dikarenakan beberapa data termasuk aspek efikasi masih belum bisa dilengkapi hingga akhir tahun 2020.
https://tendabiru21.net/movies/indecent-proposal/
dr Reisa Sebut Vaksin Akan Sempurna Jika Prokes 3M Diterapkan
Pemerintah berhasil mendatangkan vaksin COVID-19 pada awal bulan Desember 2020. Keberadaan vaksin tersebut akan sempurna jika protokol kesehatan 3M seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dijalankan dengan disiplin.
Menurut Juru Bicara Vaksin COVID-19 dr Reisa Asmoro Broto, kecenderungan penerapan 3M kini mulai kendur bahkan longgar. Akhirnya, banyak terjadi penambahan jumlah kasus terutama sejak bulan November hingga pekan awal Desember.
Oleh sebab itulah, kata dia, masyarakat tidak boleh meremehkan penularan COVID-19, meski tingkat kesembuhan tinggi. Kehadiran vaksin harus tetap dibarengi dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Vaksin memang sangat bermanfaat sebagai perlindungan spesifik, tapi ingat vaksin bukan satu-satunya cara pencegahan. Baris terdepan pencegahan COVID-19 adalah kita, masyarakat Indonesia, dengan bersama disiplin memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan, atau 3M," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (13/12/2020).
Menurut duta adaptasi kebiasaan baru ini, meskipun vaksin penting, pemerintah tetap berhati-hati sebelum melakukan program vaksinasi. Penggunaan vaksin COVID-19 akan menunggu hasil akhir uji klinis fase ketiga dan harus melalui tahap uji badan POM.
Pemerintah juga, kata dia, tengah menyiapkan tenaga vaksinator, sampai dengan penerapan teknologi tinggi untuk pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia.
"Sebagai tahap pertama vaksin akan diberikan kepada pekerja dengan risiko tinggi terhadap COVID-19, yaitu para tenaga kesehatan dan aparat yang membantu proses penelusuran, pengujian dan perawatan pasien COVID-19," pungkasnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar