Ekonom senior Faisal Basri kembali menyinggung nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Faisal menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidak jelas sebab tidak satu suara. Untuk itu dia mempertanyakan siapa yang jadi komandannya, apakah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, atau siapa?
Menjawab kritik tersebut, Juru Bicara (Jubir) Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi justru menilai Faisal Basri tak paham tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) Luhut sebagai Menko dan juga Menteri Perhubungan ad interim.
Selain itu, Jodi menegaskan kebijakan yang diambil Luhut sudah dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait, dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Mungkin pengamat ekonomi tersebut kurang paham tupoksi Menteri Perhubungan. Pak Luhut selaku Menteri Perhubungan ad interim sesuai tugasnya mengambil kebijakan di sektornya, dan selalu berdasarkan keputusan Presiden dan berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, dan juga para kepala daerah terkait dan masukan dari para stakeholders dan masyarakat," kata Jodi kepada detikcom, Sabtu (25/4/2020).
Tak hanya itu, Jodi juga merespons pernyataan Faisal tentang PSBB yang dinilai tidak disiplin. Menurut Jodi, masyarakat juga harus berperan agar kebijakan ini efektif sepenuhnya.
"Efektivitas pelaksanaan PSBB tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak, pemerintah pusat, kepala daerah, dan yang paling penting juga adalah masyarakat sendiri. Kalau masih ada yang keluyuran di Pancoran misalnya...itu kan dia juga berpotensi menjadi carrier. Jadi kita semua memang harus introspeksi diri," pungkasnya.
Sebelumnya, Faisal menilai penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia tidak jelas sebab tidak satu suara.
"Penanganan pandeminya nggak jelas, siapa yang jadi komandan? Luhut Pandjaitan atau Ketua Satgas atau siapa? setiap orang bicara," kata dia dalam diskusi online, Jumat (24/4/2020).
Bahkan menurutnya penanganan COVID-19 di Indonesia tidak karuan, mulai dari kebijakan mudik hingga kedisiplinan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Saya melihat juga untuk Indonesia khususnya, sebetulnya kita amat sulit memprediksi Indonesia karena penanganan COVID-19-nya nggak karu-karuan. Kita tidak pernah tahu, serba tanggung, mudik sudah jutaan keluar baru dilarang, PSBB di Jakarta kita lihat, kemarin saya kebetulan wajib ke rumah orang tua macet di Pancoran seperti tidak ada apa-apa," jelas Faisal.
Nasib Bisnis Properti di Tengah Wabah Corona
Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) atau virus Corona telah kembali memukul sektor properti yang sesungguhnya sejak tahun 2019 lalu telah menunjukkan tren peningkatan.
Hampir di seluruh sektor properti mulai rumah, apartemen, perkantoran, shophouse, hotel, industri, hingga pergudangan telah menunjukkan tren penjualan yang meningkat dan kemungkinan akan kembali melemah saat pandemi ini.
Menurut pengamat properti dan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, situasi pasar properti yang terpukul akibat COVID-19 bukannya meniadakan konsumen properti. Pasar tetap ada dan besar hanya saja prioritasnya saat ini lebih kepada keselamatan dan kesehatan.
"Kendati ada pandemi ini sesungguhnya pasar tetap ada" kata dia, dalam paparannya, Minggu (26/4/2020).
Menurutnya, dengan kondisi seperti itu pengembang bisa memanfaatkannya dengan tetap berpropmosi. Situasi saat ini yang menjadi lebih berat karena menurun drastisnya penjualan, menurut Ali harus disiasati oleh pengembang dengan melakukan konsolidasi ke dalam dan memangkas pos-pos dana yang bisa dihemat.
Kendala cashflow yang berat karena penurunan penjualan harus diatur sedemikian rupa dengan dikombinasikan melalui stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi ini.
"Nanti saat situasi ini mereda ada pasar yang sangat gemuk khususnya dari media sosial dan itu hanya pengembang yang siap yang bisa meraih pasar besar nanti," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar