Formatur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari unsur Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi, menepis persepsi adanya penyingkiran gerbong PA 212 dari kepengurusan MUI 2020-2025. Tim formatur tidak memandang apakah calon pengurus yang dipertimbangkan adalah anggota PA 212 atau bukan.
"Tidak ada unsur kesengajaan menyingkirkan ini dan itu," kata Masduki kepada detikcom, Sabtu (28/11/2020).
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU ini menjelaskan, MUI adalah organisasi yang terdiri dari perwakilan ormas-ormas Islam, baik ormas besar maupun ormas kecil. Semuanya diakomodasi dalam kepengurusan.
"Pendekatannya bukan 212 dan non-212," kata Masduki.
Tim formatur terdiri dari perwakilan ormas-ormas, perguruan tinggi, pesantren, perwakilan petahana, dan perwakilan zona. Ada tujuh zona yang masing-masing mengajukan satu formatur. Berikut adalah tujuh zona itu.
Selanjutnya, tujuh zona perwakilan untuk tim formatur MUI:
Zona 1: Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau
Zona 2: Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Bangka Belitung
Zona 3: Banten, Jawa Barat, DKI, DIY, Jawa Tengah
Zona 4: Jawa Timur, Bali, NTB, NTT
Zona 5: Kaltara, Kaltim, Kalteng, Kalsel, Kalbar
Zona 6: Seluruh Sulawesi
Zona 7: Maluku Utara, Mauku, Papua, Papua Barat
Berdasarkan mufakat yang dicapai ormas-ormas, perwakilan tujuh zona, unsur perguruan tinggi, dan pesantren, maka Kepengurusan MUI untuk periode 2020-2025 telah terbentuk. Ketua Umum MUI adalah KH Miftachul Akhyar.
Gerbong PA 212 yang hilang dari kepengurusan MUI yang baru antara lain Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir, hingga Yusuf Muhammad Martak. Hal ini menjadi pembahasan politikus parpol. Tengku Zulkarnaen sendiri sudah menanggapi dengan legowo.
"Kan harus ada regenerasi. Kalau saya merasa cukuplah, 10 tahun jadi wasekjen sudah cukup lama. Jadi saya pikir cukuplah, apalagi saya kan tidak dari organisasi besar awalnya, seperti MUI dan Muhammadiyah," kata Tengku Zul ketika dihubungi, Jumat (27/11).
Din Syamsuddin juga sudah menanggapi. Dirinya tidak lagi menjabat dalam pengurusan MUI karena tidak bersedia. Din juga mengklarifikasi bahwa dirinya bukan anggota 212.
"Saya pribadi tidak terlibat pada gerakan 212. Dan saya tidak masuk dalam kepengurusan baru adalah karena saya tidak bersedia. Sebelum Munas MUI, saya sudah sampaikan di dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan MUI pada 18 November 2020 bahwa saya ingin berhenti dari keaktifan MUI," kata Din saat dihubungi detikcom, Jumat (27/11) kemarin.
https://indomovie28.net/movies/manhattan-mistress/
PA 212 Hormati Keputusan MUI yang Tak Libatkan Tokohnya di Kepengurusan
Gerbong Persaudaraan Alumni (PA) 212 tak ada lagi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). PA 212 menghormati keputusan MUI itu.
"Kita menghormati hasil musyawarah," kata Ketua PA 212, Slamet Maarif saat dihubungi, Jumat (27/11/2020).
Ia kemudian mendoakan MUI agar tetap istikamah memperjuangkan kepentingan umat.
"Mendoakan semoga MUI tetap istikamah berjuang untuk umat bukan untuk penguasa," sebutnya.
Sebelumnya diberitakan, kepengurusan MUI untuk periode 2020-2025 telah terbentuk. Ketua MUI adalah KH Miftachul Akhyar.
Namun, orang-orang yang dekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI. Mereka antara lain Din Syamsuddin, Tengku Zulkarnain, Bachtiar Nasir, hingga Yusuf Muhammad Martak. Hal ini kemudian menjadi pembahasan para politikus parpol.
"Kurang tepat kalau menyusun kepengurusan itu misal ada yang tidak masuk beberapa gerbong karena gerbong tertentu ditafsirkan sebagai kelompok antipemerintah atau oposisi, saya kira kurang bagus, karena MUI kan milik umat, bukan milik pemerintah, bukan milik sekelompok orang, bukan milik segolongan orang gitu," kata Ketua Komisi VIII DPR dari PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Jumat (27/11) kemarin.
Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily turut mengomentari terkait sejumlah nama seperti Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain yang lekat dengan PA 212 hilang dari kepengurusan MUI. Ace mengingatkan MUI bukan untuk kepentingan politik.
"Soal tidak masuknya nama-nama yang kritis dalam kepengurusan MUI terhadap Pemerintahan Jokowi, MUI bukan organisasi politik," ucapnya.
Berikut ini daftar pengurus MUI periode 2020-2025:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar