Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan biaya langganan Netflix, Spotify, dan produk maupun jasa digital lainnya resmi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% mulai 1 Agustus 2020.
Ada enam perusahaan internasional berbasis digital yang ditunjuk DJP sebagai pemungut, pelapor, dan penyetor PPN. Sebanyak enam perusahaan tersebut adalah Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd, Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB.
"Betul, untuk enam perusahaan digital luar negeri yang sudah kita tunjuk itu berlaku mulai awal Agustus ini," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat dihubungi detikcom, Jakarta, Selasa (4/8/2020).
Dengan pengenaan tersebut, maka biaya langganan produk atau jasa digital dari perusahaan internasional ini wajib membayar pajak 10% dan akan disetorkan ke kas negara oleh enam perusahaan yang sudah ditunjuk.
Hestu menjelaskan tambahan PPN sebesar 10% bagi produk digital selama ini sudah diterapkan hanya saja menjadi PPN terutang. Penerapan aturan baru di awal Agustus ini menggunakan mekanisme yang baru di mana perusahaan internasional berbasis digital ini yang memungut, menyetor, dan melaporkan kepada DJP.
"Sebelumnya konsumen di Indonesia wajib menyetor sendiri PPN 10% atas pembelian produk digital luar negeri," jelasnya.
Hestu mengatakan pelaporan PPN 10% atas penjualan barang dan jasa digital dari enam perusahaan ini akan dilaporkan setiap akhir bulan.
"Jadi untuk penjualan selama bulan Agustus, mereka pungut dan kumpulkan PPN-nya dan disetor paling lambat akhir September nanti," ungkapnya.
https://indomovie28.net/movies/home-alone-4/
Biofarma Bikin 36 Juta Dosis Vaksin Corona, Tersedia Tahun Depan
Selain mengandalkan vaksin Corona impor yang sudah jadi, Indonesia juga akan membuat vaksin virus Corona melalui PT Bio Farma (Persero) meskipun bahan bakunya berasal dari impor.
Pada tahap pertama, Bio Farma akan memproduksi 12 juta vaksin COVID-19 dari 15 juta dosis bahan baku yang akan tiba Desember ini.
"Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa 15 juta dosis bahan baku vaksin akan tiba bulan ini yang nanti akan diproses menjadi 12 juta vaksin jadi oleh Biofarma yang akan tersedia di awal tahun depan," kata Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin melalui saluran YouTube FMB9ID_IKP, dikutip Selasa (8/12/2020).
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu lanjut menjelaskan bahwa pada tahap berikutnya akan diproduksi vaksin Bio Farma sebanyak 24 juta dosis. Sehingga totalnya menjadi 36 juta dosis.
"Bapak Presiden juga menyampaikan 30 juta bahan baku vaksin akan tiba bulan depan yang juga insyaAllah akan diproses oleh Bio Farma menjadi 24 juta vaksin jadi sebulan setelahnya," paparnya.
Di sisi lain, vaksin jadi impor sudah tiba 1,2 juta dan akan datang lagi bulan ini. Penjelasannya di halaman selanjutnya.
Direktur utama Bio Farma Honesti Basyir menjelaskan akan ada 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lagi yang akan tiba di Indonesia. Dia menjelaskan secara total pemerintah memesan 3 juta dosis vaksin Sinovac.
Setelah 1,2 juta dosis sudah datang pada hari Minggu malam, 1,8 juta sisanya akan didatangkan akhir Desember ini. Atau paling lambat awal Januari 2021.
"Sisa dari 3 juta dosis tadi, sebesar 1,8 juta dosis akan datang akhir Desember atau awal Januari paling telat," ungkap Honesti dalam konferesi pers virtual, Selasa (8/12/2020).
Dia juga mengungkapkan alasan pemerintah memilih vaksin Sinovac dari China untuk didatangkan ke Indonesia. Menurutnya, dasar pemilihan vaksin COVID-19 dari Sinovac sudah memenuhi beberapa faktor penting, yaitu memenuhi unsur keamanan, pengembangannya cepat, dan dapat memenuhi aspek mandiri untuk diproduksi di dalam negeri.
"Vaksin itu harus memiliki unsur keamanan, khasiat, dan mutu dari lembaga yang berwenang," ujar Honesti.
Honesti mengatakan vaksin Sinovac sudah terjamin keamanannya dengan serangkaian pengujian. Mulai dari uji praklinis hingga uji coba selama 3 tahap.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar